Geng Musuh AS Terjunkan Militer dekat Arab Jelang Nego Damai Dengan Ukraina

Jakarta, Arahannews - www.slot-500.com Ketegangan geopolitik makin meningkat dengan diumumkannya latihan militer gabungan antara Rusia, China, dan Iran di lepas pantai Iran. Di saat yang bersamaan, delegasi Ukraina bersiap menggelar perundingan dengan perwakilan Amerika Serikat di Arab Saudi untuk membahas solusi damai bagi perang yang terus berlangsung dengan Rusia.

Dilansir arahannews, Kementerian Pertahanan China mengumumkan pada Minggu (9/3/2025) bahwa latihan militer gabungan bertajuk "Security Belt 2025" akan berlangsung bulan ini di dekat Pelabuhan Chabahar, Iran Tenggara, yang berbatasan langsung dengan Laut Oman. Latihan ini melibatkan armada dari ketiga negara, termasuk setidaknya satu kapal perusak dan kapal pendukung dari China.

Kantor berita Iran juga melaporkan bahwa latihan ini akan diawasi oleh sejumlah negara, termasuk Azerbaijan, Afrika Selatan, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Latihan serupa telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada Maret 2024 dan Maret 2023, sebagai bentuk peningkatan kerja sama militer antara ketiga negara.

Kerja sama ini makin memperkuat aliansi strategis antara Rusia, China, dan Iran, yang oleh banyak pengamat sering disebut sebagai bagian dari "Axis of Evil", istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang berseberangan dengan kepentingan AS dan sekutunya.

Ketiga negara ini memiliki kepentingan bersama dalam menentang dominasi AS di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah dan Eropa Timur.

Perundingan Perdamaian

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pada Sabtu bahwa ia akan bertemu dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dalam beberapa hari mendatang. Setelah pertemuan itu, pejabat tinggi Ukraina akan tetap berada di Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan AS pada Selasa.

Delegasi Ukraina mencakup Kepala Kantor Presiden Ukraina Andriy Yermak, Wakil Kepala Kantor Presiden Pavlo Palisa, serta Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Ukraina, Andriy Sybiha dan Rustem Umerov.

"Di pihak kami, kami berkomitmen penuh untuk dialog konstruktif, dan kami berharap dapat mendiskusikan serta menyepakati langkah-langkah dan keputusan yang diperlukan," ujar Zelensky.

Ia juga menambahkan bahwa terdapat "usulan realistis" yang akan diajukan dalam perundingan tersebut.

Utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengatur pertemuan dengan Ukraina, kemungkinan di Riyadh atau Jeddah. Namun, perubahan kebijakan Washington terhadap Kyiv belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa Ukraina.

Salah satu momen paling kontroversial adalah ketika Zelensky mendapatkan teguran keras dari Trump dan Wakil Presiden JD Vance dalam kunjungannya ke Gedung Putih baru-baru ini. Hal ini semakin menegaskan potensi pergeseran sikap AS terhadap konflik Ukraina-Rusia.

Trump bahkan menghentikan seluruh bantuan militer AS yang sedang dalam perjalanan ke Ukraina, termasuk pasokan yang hanya berjarak beberapa mil dari perbatasan Ukraina. Selain itu, ia juga menangguhkan sebagian berbagi intelijen AS dengan Kyiv.

Keith Kellogg, utusan Trump untuk Ukraina dan Rusia, menyatakan bahwa Kyiv "membawa masalah ini kepada diri mereka sendiri." Sementara itu, Trump sendiri mengatakan pada Jumat bahwa AS "berjalan baik dengan Rusia" dan menambahkan bahwa lebih mudah baginya untuk bekerja sama dengan Moskow dibandingkan dengan Kyiv.

Dampak Latihan Militer

Latihan militer gabungan Rusia, China, dan Iran dipandang sebagai unjuk kekuatan terhadap AS dan sekutunya. Kehadiran kapal perang dari tiga negara besar ini di perairan strategis seperti Laut Oman juga dapat meningkatkan ketegangan dengan negara-negara Barat.

Sementara itu, hasil perundingan Ukraina-AS masih belum pasti. Beberapa analis menilai bahwa dengan menurunnya dukungan AS terhadap Ukraina, posisi Kyiv dalam negosiasi dengan Rusia bisa semakin lemah.

Sejumlah pihak juga khawatir bahwa pendekatan Trump yang lebih lunak terhadap Moskow dapat mengarah pada kesepakatan damai yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Ukraina.

Andriy Yermak mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan "menyepakati pertemuan tim kami dalam waktu dekat." Namun, masih belum jelas bagaimana AS akan menyeimbangkan kebijakannya dalam perang ini.

Narasumber : https://arahannews.blogspot.com/

https://heylink.me/Slot-500jackpot

https://allmy.bio/slot-500.com

https://linktr.ee/Slot500maxwin

KPK hadirkan banyak saksi untuk terdakwa eks Kadis PUPR

 

Banjarmasin ARAHANNEWS - www.bet-888.org Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan banyak saksi untuk pembuktian untuk terdakwa eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan dan tiga terdakwa lain dalam perkara suap dan gratifikasi.

"Karena ini ada dakwaan gratifikasinya juga, maka saksi yang dihadirkan lebih banyak dari sidang pembuktian dua kontraktor selaku pemberi suap," kata Penuntut Umum KPK Meyer Volmar Simanjuntak kepada ANTARA di Banjarmasin, Minggu.

Pada sidang dua terdakwa pemberi suap sebelumnya, ada sebanyak 20 saksi yang dihadirkan KPK.

Meyer menjelaskan dalam perkara penerima suap ini, alat bukti yang disiapkan sama dengan perkara dua kontraktor selaku pemberi suap.

Pihaknya juga berupaya melakukan pembuktian atas dakwaan gratifikasi yang totalnya Rp12,4 miliar yang diterima Ahmad Solhan.

Untuk terdakwa Solhan, Yulianti, Agustya Febry Andrian, dan Ahmad, KPK mendakwa Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga dijerat dengan Pasal 12 b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi selaku kontraktor telah divonis pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp250 juta dan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan tiga bulan.

Narasumber : https://arahannews.blogspot.com/

https://manylink.co/@BET888

https://taplink.cc/bet888maxwin

https://bet888vip.bio.link

Negara Terkaya di Dunia Bangkrut Gara-gara Polisi

 

Jakarta, ARAHANNEWS - www.slot1000k.com Tahukah Anda bahwa ada negara di dunia yang bangkrut akibat polisinya hidup mewah? Nyatanya, hal ini pernah terjadi di sebuah negara di wilayah Pasifik.

Secara khusus, kondisi ini terjadi di Nauru. Negara di Samudra Pasifik ini terkenal dengan terumbu karangnya yang memukau dan pantai berpasir putih bersih, tetapi juga memiliki masa lalu kelam akibat eksploitasi asing.

Selama bertahun-tahun, ekonomi pulau ini sangat bergantung pada fosfat, bahan berharga yang digunakan dalam pupuk, yang ditemukan dalam jumlah besar oleh perusahaan Inggris pada awal tahun 1900-an. Penambangan dimulai pada tahun 1907, dengan pemerintah Inggris, Australia, dan Selandia Baru mengeksploitasi sumber daya tersebut selama sebagian besar abad ke-20.

Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968, Nauru mengambil alih tambang fosfat, yang menyebabkan ledakan ekonomi. Laporan tahun 1982 dari The New York Times menyatakan bahwa negara kepulauan itu memiliki "pendapatan per kapita yang melampaui negara Arab kaya minyak mana pun", menggambarkannya sebagai negara demokrasi independen terkecil dan terkaya di dunia.

Kemakmuran baru ini terbukti ketika seorang kepala polisi membeli Lamborghini, meskipun tidak muat di kursi pengemudi. Mobil super mewah lainnya, termasuk Ferrari, juga diimpor. Ini terjadi meskipun Nauru hanya memiliki satu jalan beraspal dengan batas kecepatan hanya 25 mph.

Meskipun hanya sedikit orang Nauru yang kaya dalam hal saldo bank mereka saat itu, The New York Times mengatakan kekayaan negara telah mengubahnya menjadi "hampir menjadi negara kesejahteraan tertinggi". Pemerintah menyediakan semua layanan penting secara gratis, termasuk "sekolah, perawatan medis dan gigi, transportasi bus, bahkan surat kabar Pemerintah".

Jika perawatan tidak tersedia di dua rumah sakit setempat, penduduk diterbangkan sejauh 2.500 mil ke Australia dengan biaya pemerintah. Biaya pendidikan tinggi melalui universitas-universitas Australia juga ditanggung.

Namun, tampaknya ada pihak lain yang mendapat manfaat lebih langsung dari kekayaan fosfat di pulau itu, dengan bukti pembelian mewah yang masih terlihat hingga kini. YouTuber Ruhi Çenet mengunjungi negara itu dan merinci pengalamannya dalam sebuah video tahun 2024. Videonya menggambarkan "kegilaan konsumsi" di puncak kekayaan pulau tersebut.

Ia menemukan berbagai mobil mewah terbengkalai di pinggir jalan, termasuk Cadillac, Jeep, dan Land Rover, yang kini hanya berfungsi sebagai pengingat berkarat akan kejayaannya di masa lalu. Ruhi berbicara kepada penduduk setempat yang membenarkan sebuah cerita yang pernah didengarnya tentang seorang polisi yang membeli Lamborghini sebelum menyadari bahwa ia tidak muat di dalamnya.

Fosfat terus ditambang dan menyusut pada tahun 1990-an, setelah dieksploitasi oleh kekuatan asing selama beberapa dekade.

Tempat pencuci uang

Namun begitu sumber daya pulau yang melimpah itu habis, kekayaan negara itu pun ikut habis. Pengeluaran pemerintah yang besar dan gaya hidup mewah tidak siap menghadapi keruntuhan ekonomi negara itu.

Karena mencari cara lain untuk menghasilkan uang, Nauru pada suatu saat menjadi surga pajak yang menjual lisensi perbankan dan paspor.

Uang mafia Rusia senilai sekitar 55 miliar pound (Rp1.127 triliun) mengalir melalui bank-bank Nauru hanya dalam satu tahun. Hal ini menyebabkan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menetapkan pulau itu sebagai negara pencucian uang pada tahun 2002.

Australia menyelamatkan negara itu dengan memberikan bantuan keuangan sebagai imbalan atas pulau kecil yang menjadi tuan rumah bagi pusat pencari suaka yang menuju Australia.

Obesitas dan Perokok

Nauru juga merupakan negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia, menurut Federasi Obesitas Dunia.

Diabetes.co.uk menunjukkan bahwa 70% penduduknya tergolong obesitas, yang dapat dikaitkan dengan terbatasnya akses negara itu terhadap makanan bergizi dan kecintaan penduduk terhadap produk-produk seperti Spam.

Tingkat merokok juga sangat tinggi, diperkirakan 48,5% penduduk negara itu merokok pada tahun 2020 menurut MacroTrends.

Populasi pulau kecil itu saat ini sekitar 12.000 jiwa, yang terdiri dari 12 suku utama.

Narasumber : https://arahannews.blogspot.com/

heylink.me/slot1000k

https://allmy.bio/www.slot1000k.com

https://linktr.ee/slot1000k

3 Orang Sakti di Dunia, Bisa ke Luar Negeri Tanpa Paspor

 

Jakarta, ARAHANNEWS - www.slot-500.com Jika ingin bepergian ke luar negeri, paspor adalah dokumen wajib yang harus dibawa semua orang. Meski demikian, ternyata ada tiga orang di dunia ini yang tak membutuhkan paspor meski mereka melakukan perjalanan ke luar negeri.

Tiga orang ini tidak membutuhkan paspor karena memiliki gelar istimewa.

Ketiga orang itu adalah Raja Charles III dari Inggris, Kaisar Naruhito serta istrinya Permaisuri Masako dari Jepang. Sebelum Raja Charles III, hak istimewa ini juga dimiliki Ratu Elizabeth II.

Raja atau ratu Inggris Raya pendahulu Raja Charles III juga mendapatkan kelebihan ini.

Demikian pula dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, para pendahulu kaisar dan permaisuri Jepang tidak perlu paspor jika ke luar negeri.

Mengutip News18, alih-alih membawa paspor, Raja/Ratu Kerajaan Inggris hanya membawa dokumen yang dikeluarkan di atas nama mereka.

Dokumen itu menyatakan bahwa "Sekretaris Kerajaan Inggris meminta atas nama Yang Mulia agar semua orang yang berkepentingan untuk mengizinkan pembawa dokumen ini melewati wilayah mereka dengan bebas tanpa hambatan atau halangan dan untuk memberi bantuan dan perlindungan yang mungkin diperlukan."

Dalam kasus Jepang, dokumen kementerian bertanggal 10 Mei 1971 menginformasikan bahwa akan sangat tidak pantas mengeluarkan paspor untuk Kaisar atau Permaisuri. Dokumen tersebut juga menambahkan bahwa sangat tidak pantas bagi Kaisar untuk menjalani prosedur imigrasi atau visa menggunakan paspor sebagai warga negara biasa.

Sementara itu menurut laporan, istri Raja Inggris Permaisuri Camilla tidak memiliki hak yang sama dan tetap diharuskan memiliki paspor diplomatik. Dalam kasus Jepang, paspor diplomatik dikeluarkan untuk anggota keluarga Kekaisaran lainnya, termasuk putra mahkota dan putri.

Dalam kasus Jepang, Kaisar dan Permaisuri hanya diminta untuk menyimpan dokumen kementerian untuk diri mereka sendiri. Sama seperti Inggris, kementerian luar negeri di Jepang memberi tahu negara yang dituju sebelum Kaisar dan Permaisuri tiba.

Dalam kasus Raja Charles III, sekretaris pribadinya, Sir Clive Alderton, telah dipercayakan dengan tanggung jawab ini. Menurut sebuah laporan, Sir Clive Alderton telah menjadi salah satu penasihat terpercaya dan paling dicintai Raja dan Ratu Camilla sejak 2006, setahun setelah pernikahan mereka pada 2005.

Narasumber : https://arahannews.blogspot.com/

https://heylink.me/Slot-500jackpot

https://allmy.bio/slot-500.com

https://linktr.ee/Slot500maxwin

Presiden Yoon dibebaskan dari tahanan pada Sabtu

 

Seoul ARAHANNEWS - www.bet-888.org Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Narasumber : https://arahannews.blogspot.com/

https://manylink.co/@BET888

https://taplink.cc/bet888maxwin

https://bet888vip.bio.link